JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35, perbincangan mengenai suksesi kepemimpinan organisasi Islam terbesar di dunia itu kian menghangat. Namun bagi sebagian kalangan, muktamar kali ini tidak sekadar berbicara tentang pergantian figur atau distribusi kekuasaan di lingkungan organisasi. Lebih dari itu, forum tertinggi NU tersebut dipandang sebagai momentum strategis untuk menentukan arah peran keulamaan dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di tengah perubahan global yang semakin kompleks.
Pandangan tersebut disampaikan tokoh muda NU, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau yang akrab disapa Gus Lilur. Menurutnya, Muktamar NU ke-35 harus menjadi ruang kontemplasi kolektif bagi para kiai dan ulama untuk mengembalikan organisasi kepada khittah perjuangan yang berakar pada keilmuan, kebangsaan, dan kemaslahatan umat.
Di tengah meningkatnya kompetisi geopolitik global, ancaman fragmentasi sosial, serta tantangan ekonomi yang dihadapi banyak negara, Gus Lilur menilai NU memiliki tanggung jawab historis yang jauh melampaui kepentingan internal organisasi. Sebagai salah satu pilar utama bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan, NU dinilai harus tetap berdiri sebagai penjaga moderasi, perekat persatuan, dan sumber legitimasi moral bagi kehidupan bernegara.
“NU tidak lahir untuk melayani kepentingan kelompok tertentu. NU lahir untuk umat, bangsa, dan kemanusiaan. Karena itu, setiap keputusan yang diambil dalam muktamar harus dilihat dari dampaknya terhadap masa depan Indonesia,” ujarnya, Rabu (18/6/2026).
Pelajaran dari Lampung
Dalam pandangan Gus Lilur, Muktamar NU ke-34 di Lampung pada 2021 menyisakan pelajaran penting yang tidak boleh diabaikan. Ia menilai dinamika yang berkembang pasca-muktamar menunjukkan bagaimana sebuah organisasi besar dapat menghadapi tantangan serius ketika kontestasi kepemimpinan terlalu dominan dibanding orientasi pengabdian.
Menurutnya, berbagai polemik yang muncul setelah muktamar menjadi pengingat bahwa kualitas kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengelola organisasi, tetapi juga oleh integritas moral, keluasan ilmu, dan kematangan dalam menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“Muktamar harus menghasilkan pemimpin yang mempersatukan, bukan memperlebar sekat-sekat yang ada. NU terlalu besar untuk dijadikan arena pertarungan kepentingan,” katanya.
Meneladani Jiwa Besar Piagam Jakarta
Menariknya, Gus Lilur mengaitkan Muktamar NU ke-35 dengan salah satu momentum paling penting dalam sejarah lahirnya Republik Indonesia, yakni Piagam Jakarta.
Baginya, keputusan para tokoh Islam pada 18 Agustus 1945 yang rela menghapus tujuh kata dalam rumusan Piagam Jakarta merupakan teladan kenegarawanan yang hingga kini tetap relevan. Langkah tersebut menunjukkan bahwa para pendiri bangsa mampu menempatkan persatuan nasional di atas kepentingan kelompok dan golongan.
Menurut Gus Lilur, pengorbanan politik yang dilakukan para ulama dan tokoh Islam saat itu bukan bentuk kekalahan, melainkan manifestasi tertinggi dari kebijaksanaan dalam berbangsa.
“Para ulama pendiri bangsa mengajarkan bahwa menjaga persatuan adalah bagian dari ibadah kebangsaan. Mereka mengalah demi Indonesia tetap utuh. Semangat itulah yang harus hidup kembali dalam Muktamar NU ke-35,” ujarnya.
Ia menilai semangat Piagam Jakarta bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan paradigma berpikir yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama setiap keputusan politik dan organisasi.
NU dan Tantangan Keberlanjutan Bangsa
Dalam konteks kekinian, Gus Lilur memandang Indonesia membutuhkan stabilitas nasional yang kuat untuk menghadapi tantangan global yang semakin berat. Persaingan ekonomi dunia, ketegangan geopolitik, perubahan teknologi, hingga ancaman disintegrasi sosial menjadi tantangan yang membutuhkan kepemimpinan nasional yang kokoh.
Karena itu, ia menilai NU perlu menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjadi mitra strategis negara tanpa kehilangan independensinya sebagai kekuatan moral.
Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat ini merepresentasikan upaya rekonsiliasi nasional yang berhasil meredam berbagai polarisasi politik yang sempat mengemuka dalam satu dekade terakhir.
Gus Lilur melihat keberhasilan mempertemukan berbagai kekuatan politik nasional sebagai modal penting untuk menjaga stabilitas negara di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
“Indonesia membutuhkan kesinambungan. Persatuan yang sudah terbangun jangan sampai kembali terkoyak oleh konflik politik yang tidak produktif. Kepemimpinan NU harus mampu membaca kebutuhan strategis bangsa,” tegasnya.
Mendorong Duet Ulama dan Intelektual
Atas dasar pertimbangan tersebut, Gus Lilur secara terbuka menyampaikan dukungannya terhadap Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar untuk memimpin PBNU sebagai Ketua Umum, didampingi Prof. Dr. KH Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Menurutnya, kedua tokoh tersebut memiliki kombinasi ideal antara kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, jaringan internasional, dan komitmen kebangsaan yang dibutuhkan NU pada era modern.
Nasaruddin Umar dikenal luas sebagai ulama intelektual yang aktif dalam forum dialog lintas agama dunia, sekaligus tokoh yang memiliki reputasi akademik kuat. Sementara Said Aqil Siradj merupakan salah satu ulama berpengaruh yang memiliki pengalaman panjang dalam membesarkan NU serta memperkuat posisi organisasi di tingkat nasional maupun internasional.
“NU membutuhkan figur yang mampu mengangkat martabat organisasi di panggung global, bukan sekadar tokoh yang kuat dalam kalkulasi politik domestik,” ujarnya.
Menolak Politik Simbolik
Di sisi lain, Gus Lilur juga mengingatkan bahaya munculnya fenomena politik simbolik di lingkungan organisasi keagamaan. Ia menilai terdapat kecenderungan sebagian pihak memanfaatkan identitas kesantrian sebagai instrumen legitimasi politik tanpa ditopang kapasitas keilmuan dan keteladanan yang memadai.
Menurutnya, tradisi NU dibangun oleh para ulama besar yang mendapatkan penghormatan bukan karena popularitas, melainkan karena keluasan ilmu, kedalaman spiritualitas, dan ketulusan pengabdian.
“NU harus dipimpin oleh orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan keteladanan moral. Organisasi sebesar ini tidak boleh dikelola hanya dengan modal popularitas,” katanya.
Ujian Sejarah bagi Nahdlatul Ulama
Bagi Gus Lilur, Muktamar NU ke-35 pada akhirnya merupakan ujian sejarah yang akan menentukan posisi organisasi tersebut dalam menghadapi masa depan.
Pilihan yang diambil para peserta muktamar tidak hanya menentukan siapa yang akan memimpin PBNU lima tahun ke depan, tetapi juga menentukan wajah NU dalam percaturan nasional dan global pada dekade mendatang.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, ia berharap para kiai, ulama, dan peserta muktamar mampu menempatkan kepentingan umat, bangsa, dan negara di atas segala kepentingan lain.
“Sejarah akan mencatat keputusan yang diambil dalam muktamar ini. Apakah NU kembali meneguhkan dirinya sebagai mercusuar keulamaan dan kebangsaan, atau justru semakin larut dalam pusaran kontestasi kekuasaan. Pilihan itu berada di tangan para pemilik suara,” pungkasnya.
