Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU), perbincangan tentang integritas organisasi kembali menguat. Forum tertinggi NU itu tidak lagi dipandang sekadar sebagai agenda lima tahunan untuk memilih pemimpin, melainkan sebagai momentum strategis untuk menentukan arah, wajah, dan masa depan organisasi ke depan.
Muktamar NU selalu memiliki arti penting dalam perjalanan organisasi. Namun kali ini, konteksnya terasa lebih kompleks. Di tengah dinamika politik nasional dan meningkatnya penetrasi kepentingan kekuasaan ke dalam berbagai lini kehidupan sosial, NU menghadapi tantangan serius untuk menjaga marwahnya sebagai organisasi keagamaan yang independen dan bermartabat.
Dalam situasi seperti ini, muncul seruan kuat dari berbagai kalangan agar Muktamar diawali dengan penegasan prinsip yang tidak bisa ditawar: politik uang adalah haram dan tidak boleh menjadi bagian dari proses organisasi. Penegasan ini bukan sekadar retorika moral, melainkan fondasi yang akan menentukan kualitas seluruh proses Muktamar.
Sebab, tanpa komitmen tersebut, Muktamar berisiko terjebak menjadi arena transaksi kepentingan. Praktik politik uang tidak hanya mencederai nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar NU, tetapi juga membuka ruang bagi kerusakan sistemik dalam tubuh organisasi. Ketika suara bisa dibeli, maka keputusan tidak lagi didasarkan pada kapasitas dan integritas, melainkan pada kekuatan finansial.
Lebih jauh lagi, keterlibatan dalam politik uang juga membawa implikasi hukum yang serius. Dalam banyak kasus, aliran dana dalam praktik seperti ini tidak berdiri sendiri. Ia seringkali terhubung dengan praktik korupsi dan bahkan berpotensi masuk dalam kategori tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jika hal ini terjadi, bukan hanya individu yang akan terdampak, tetapi juga organisasi secara keseluruhan.
Karena itu, tanggung jawab menjaga integritas tidak hanya berada di pundak panitia atau elit organisasi, tetapi juga seluruh peserta Muktamar. Setiap individu yang terlibat harus memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk praktik transaksional, baik sebagai penerima maupun sebagai pihak yang terlibat dalam distribusi.
Selain persoalan politik uang, isu tata kelola organisasi juga menjadi perhatian. Dalam beberapa waktu terakhir, citra NU sempat diwarnai oleh berbagai isu yang beririsan dengan kekuasaan, termasuk polemik terkait pengelolaan kuota haji. Terlepas dari bagaimana proses hukum berjalan, dampak terhadap persepsi publik sudah terlanjur terjadi.
Dalam organisasi berbasis nilai seperti NU, persepsi publik merupakan aset yang sangat penting. Kepercayaan masyarakat tidak dibangun dalam waktu singkat, tetapi bisa terkikis dengan cepat jika integritas dipertanyakan. Oleh karena itu, Muktamar harus dijadikan sebagai momentum untuk melakukan pemulihan kepercayaan tersebut.
Langkah yang dibutuhkan tidak cukup hanya dengan klarifikasi atau pernyataan normatif. Diperlukan tindakan nyata yang menunjukkan komitmen terhadap integritas, termasuk keberanian untuk melakukan pembersihan internal terhadap pihak-pihak yang terindikasi terlibat dalam praktik korupsi. Ini memang langkah yang tidak mudah, tetapi menjadi penting untuk menjaga kredibilitas organisasi.
Di sisi lain, kekhawatiran terhadap semakin kuatnya pengaruh politik dalam tubuh NU juga tidak bisa diabaikan. Sebagai organisasi besar dengan basis massa yang luas, NU memang memiliki daya tarik tersendiri bagi para aktor politik. Tidak mengherankan jika banyak pihak berupaya mendekati, bahkan masuk ke dalam struktur organisasi.
Fenomena ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, keterlibatan dalam ruang publik dan kebijakan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Namun di sisi lain, NU harus tetap menjaga batas agar tidak kehilangan independensinya. Jika batas ini kabur, maka NU berisiko berubah dari penjaga moral menjadi alat legitimasi kekuasaan.
Penunjukan Syaifullah Yusuf sebagai Ketua Organizing Committee (OC) Muktamar menjadi bagian dari diskursus tersebut. Bagi sebagian kalangan, hal ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam menjaga jarak antara organisasi dan kepentingan politik praktis. Persoalan ini bukan tentang individu, melainkan tentang prinsip dan tata kelola organisasi.
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan besar: siapa yang layak memimpin NU? Jawaban atas pertanyaan ini tidak bisa hanya didasarkan pada popularitas atau kekuatan jaringan politik. Yang dibutuhkan adalah figur ulama yang memiliki kedalaman ilmu, kejernihan pandangan, dan keteguhan moral.
NU didirikan oleh para ulama dengan visi besar untuk menjaga ajaran Islam yang moderat dan berakar pada tradisi. Karena itu, kepemimpinan ulama yang otoritatif secara keilmuan dan moral menjadi kunci untuk menjaga jati diri organisasi. Ketika logika politik terlalu dominan, ada risiko besar bahwa arah organisasi akan bergeser dari nilai-nilai dasarnya.
Konferensi Besar yang dijadwalkan pada 25 April 2026 diharapkan menjadi langkah awal untuk mengarahkan Muktamar ke jalur yang benar. Forum ini bisa menjadi ruang konsolidasi nilai, sekaligus ajang untuk mempertegas komitmen terhadap integritas dan independensi organisasi.
Penutup:
Muktamar NU kali ini bukan hanya tentang pergantian kepemimpinan, tetapi juga tentang pertaruhan nilai. Apakah NU akan tetap berdiri sebagai kekuatan moral yang independen, atau justru terjebak dalam pusaran kepentingan?
Jika integritas yang dimenangkan, maka NU akan tetap menjadi pilar penting bagi bangsa. Namun jika praktik transaksional dan kepentingan jangka pendek yang dominan, maka masa depan organisasi ini akan menghadapi tantangan serius.
Karena itu, di tengah seluruh dinamika yang ada, satu sikap harus tetap dijaga: menolak yang haram dan menjadikannya sebagai fondasi bagi masa depan yang bersih dan bermartabat.
HRM. Khallilur R Abdullah Sahlawiy
