JAKARTA – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 pada Agustus 2026, dinamika internal organisasi Islam terbesar di Indonesia memasuki fase krusial. Kontestasi tidak lagi bergerak dalam pola konvensional, melainkan semakin terbaca dalam konfigurasi berpasangan antara calon Ketua Umum Tanfidziyah dan Rais Aam Syuriah sebuah format politik yang secara informal kerap disebut sebagai “paslon”.
Perubahan pola ini bukan sekadar fenomena teknis, melainkan refleksi dari konsolidasi kekuatan yang semakin sistematis. Dalam praktiknya, meskipun Rais Aam dipilih melalui mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA), komposisi forum tersebut kerap kali tidak steril dari pengaruh kepentingan politik organisasi. Relasi kuasa, jaringan kultural, dan kepentingan strategis turut membentuk arah pilihan.
Peta Aktor dan Poros Kekuatan
Berdasarkan pemetaan lapangan, setidaknya terdapat enam poros utama yang saat ini membentuk konfigurasi kontestasi:
Pertama, poros petahana Ketua Umum, Yahya Cholil Staquf, yang tengah mencari figur Rais Aam untuk memperkuat legitimasi sekaligus memperluas basis dukungan.
Kedua, Rais Aam petahana Miftachul Akhyar yang berada dalam orbit bersama Sekretaris Jenderal Saifullah Yusuf. Keduanya kini aktif menjajaki figur potensial untuk diusung sebagai Ketua Umum.
Ketiga, munculnya figur Menteri Agama Nazaruddin Umar yang disebut mendapat dukungan dari lingkar kekuasaan. Namun hingga kini, konfigurasi pasangan untuk posisi Rais Aam masih dalam tahap penjajakan.
Keempat, poros besar berbasis jaringan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan IKA PMII. Di dalamnya terjadi kontestasi internal sejumlah nama seperti KH Abdussalam Shohib, KH Yusuf Chudhori, KH Imam Jazuli, dan KH Abdul Ghoffar Rozin. Meski demikian, untuk posisi Rais Aam, dukungan relatif telah mengerucut pada KH Said Aqil Siradj.
Kelima, poros berbasis jaringan PWNU Jawa Timur yang mengusung KH Abdul Hakim Mahfuz. Poros ini masih dalam proses konsolidasi pasangan Rais Aam.
Keenam, poros alternatif yang juga berakar dari Jawa Timur melalui figur KH Marzuki Mustamar, yang dalam beberapa skenario disebut cenderung mengarah pada dukungan terhadap Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam.
Matematika Suara dan Skenario Koalisi
Jika ditarik ke dalam perspektif elektoral, konfigurasi ini menunjukkan pertarungan yang cukup terukur. Jaringan PKB–IKA PMII diperkirakan menguasai sekitar 250 suara nasional. Sementara jaringan yang beririsan dengan Kementerian Agama berada di kisaran 130 suara.
Adapun basis petahana Ketua Umum diperkirakan mengantongi sekitar 20 persen suara atau sekitar 100 suara. Basis Rais Aam petahana bersama Sekjen juga berada pada kisaran yang sama. Di luar itu, terdapat sekitar 70 hingga 80 suara yang masih berada dalam posisi mengambang.
Dari kalkulasi tersebut, poros PKB–IKA PMII memiliki peluang dominan. Posisi ini akan semakin kokoh apabila mampu membangun aliansi strategis dengan jaringan Kementerian Agama. Jika koalisi ini terwujud, potensi akumulasi suara dapat menembus angka 400—sebuah ambang yang secara praktis sangat menentukan arah kemenangan.
Namun, realitas politik tidak selalu linear. Kepentingan masing-masing aktor justru menjadi variabel yang memperumit kemungkinan koalisi. Nazaruddin Umar memiliki kepentingan untuk maju sebagai Ketua Umum, sementara jaringan PKB–PMII juga tidak sepenuhnya siap melepas ambisi politiknya.
Di titik inilah kompromi menjadi kata kunci.
Skenario yang kini banyak diperbincangkan adalah kemungkinan pasangan Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum dengan Said Aqil Siradj sebagai Rais Aam. Jika konfigurasi ini mendapatkan restu penuh dari elite kunci seperti Muhaimin Iskandar dan Nusron Wahid, maka kontestasi berpotensi selesai bahkan sebelum forum resmi dimulai.
Potensi Poros Tandingan
Meski demikian, sejarah Muktamar NU menunjukkan bahwa dinamika tidak pernah berjalan tunggal. Selalu ada ruang bagi poros tandingan untuk muncul.
Yahya Cholil Staquf, misalnya, masih memiliki peluang membangun pasangan alternatif dengan figur kuat seperti KH Asep Saifuddin Chalim atau KH Ma’ruf Amin. Kombinasi ini dinilai mampu menjadi penyeimbang serius terhadap poros dominan.
Selain itu, terdapat pula kemungkinan konfigurasi lain seperti KH Zulfa Mustofa yang berpasangan dengan Miftachul Akhyar, atau skenario alternatif dari Jawa Timur yang mengusung duet KH Marzuki Mustamar dan KH Ma’ruf Amin.
Seluruh kemungkinan ini menunjukkan bahwa peta kekuatan masih cair, meskipun kecenderungan koalisi besar mulai terlihat.
Ujian Kemandirian Organisasi
Di tengah kompleksitas kontestasi, satu isu fundamental kembali mengemuka: kemandirian Nahdlatul Ulama. Intervensi kekuasaan negara menjadi kekhawatiran yang terus berulang dalam setiap Muktamar.
Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa ketika kepentingan eksternal terlalu dominan, integritas organisasi menjadi taruhannya. Oleh karena itu, Muktamar ke-35 dipandang sebagai momentum penting untuk menegaskan kembali posisi NU sebagai kekuatan moral yang independen.
NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi juga pilar sosial dan kultural bangsa. Perannya dalam sejarah kebangsaan menempatkannya pada posisi strategis yang tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan jangka pendek.
Penentu Arah NU ke Depan
Muktamar ke-35 pada akhirnya bukan hanya soal siapa yang terpilih, tetapi tentang arah yang akan diambil organisasi ini ke depan. Pertarungan yang berlangsung adalah pertemuan antara kepentingan politik, jaringan sosial, dan nilai-nilai ke-NU-an itu sendiri.
Peta “paslon” yang hari ini mulai terbaca masih sangat mungkin berubah. Namun satu hal yang pasti: keputusan dalam Muktamar ini akan menjadi penentu arah strategis NU dalam menghadapi tantangan zaman.
Di tengah segala dinamika tersebut, harapan publik tetap sama agar NU tetap berdiri sebagai organisasi yang berdaulat, bermartabat, dan bebas dari intervensi kekuasaan.
Salam amar ma’ruf nahi munkar.
