Situbondo 2007,~ Kota kecil di tapal kuda Jawa Timur itu tiba-tiba bergetar. Ribuan orang tumpah ruah di jalanan, bukan untuk pesta rakyat, melainkan untuk menagih janji keadilan. Di tengah terik matahari bulan September, suara orasi menggema, mengiringi langkah kaki massa yang bergerak menuju kantor pemerintah kabupaten situbondo.
Mereka menamakan diri AMPUN singkatan dari Aliansi Masyarakat Peduli Uang Negara.
Arifin, M.H., yang kini menjabat sebagai Sekretaris DPC PPP Situbondo, dikenal sebagai pencetus nama “Ampun” sebuah gagasan yang lahir dari pemikiran reflektif dan semangat kebersamaan. Nama tersebut bukan sekadar sebutan, melainkan simbol nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, dan perjuangan yang senantiasa ia tanamkan dalam setiap langkah pengabdiannya.
Awal Mula: Dugaan Korupsi Kasda
Aksi besar itu bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ia lahir dari keresahan mendalam: dugaan korupsi miliaran rupiah dana Kasda (Kas Daerah) Kabupaten Situbondo yang menyeret nama Bupati Ismunarso. Kasus yang kemudian populer dengan sebutan Kasdagate Situbondo membuat rakyat geram, sebab uang negara yang seharusnya untuk kesejahteraan justru diduga diselewengkan untuk kepentingan segelintir orang.
Rakyat Bersatu dalam Satu Suara
Gerakan AMPUN menjadi wadah persatuan menyatukan tekad dan suara:
“Usut tuntas, tahan bupati, jangan biarkan hukum dipermainkan!”
Koordinator lapangan AMPUN saat itu, Haji Lukman Hakim,Poka’an, memimpin jalannya aksi. Di antara ribuan massa, muncul sosok muda bernama Azis Chemoth Tanjung Sari Timur, yang mengambil langkah berani menutup semua pintu gerbang Pemkab Situbondo dengan rantai dan gembok.
Akibatnya, gedung pemerintahan benar-benar terkepung. Tak ada satu pun jalur keluar yang terbuka. Di dalam gedung, kebetulan sedang ada rombongan tamu dari DPD yang akhirnya terjebak dan tak bisa keluar karena semua pintu telah dirantai oleh massa.
Menurut Haji Lukman, ide pertama kali untuk menutup semua pintu gerbang tercetus dari seorang anak muda yang berasal dari Asembagus.
Ketegangan di Balik Gerbang
Situasi semakin memanas. Namun, Mashudi ~ alumni Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo yang dikenal piawai dalam urusan APBD ~ bersama Azis Chemoth mengambil peran menenangkan massa. Mereka bergerak cepat mengawal iring-iringan tamu DPD agar bisa keluar dari lokasi dengan aman.
Jalur yang dipilih bukan melalui pintu utama, melainkan gerbang belakang di sisi barat Kantor Pemkab Situbondo, yang sebelumnya dirantai rapat. Setelah Satpol PP menjebol rantai tersebut, barulah rombongan dapat bergerak meninggalkan area pemerintahan.
Di titik itu, Mashudi dan Azis Chemoth berdiri di depan iring-iringan mobil. Dengan tegas mereka meminta seluruh pengemudi menurunkan kaca kendaraan. Kekhawatiran mereka sederhana namun serius: jangan sampai Bupati Ismunarso bersembunyi di antara tamu yang keluar.
Massa pun bersorak, pandangan mereka tajam mengawasi setiap kendaraan yang melintas memastikan tak ada satu pun yang lolos dari tuntutan rakyat.
Tiga Tuntutan Utama AMPUN
Orasi demi orasi bergema dari mobil komando. Spanduk besar terbentang, menohok nurani pemerintah dan aparat hukum. Massa menuntut tiga hal utama:
1. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur segera menahan Bupati Ismunarso.
2. DPRD Situbondo jangan diam ambil sikap politik dan moral.
3. Kasus Kasdagate jangan diperlambat, apalagi dipolitisasi.
Meski situasi tegang, aksi itu berjalan tanpa kekerasan besar. Ribuan warga berbaris tertib, menunjukkan bahwa perjuangan rakyat bisa tegas tanpa anarki.
Jejak Sejarah: Rakyat Melawan Korupsi
Bagi masyarakat Situbondo, peristiwa AMPUN 2007 menjadi titik balik sejarah lokal. Untuk pertama kalinya, rakyat dalam jumlah besar berani menantang kekuasaan yang dianggap menyalahgunakan amanah.
Kasdagate tidak hanya soal hukum, tapi juga soal harga diri rakyat kecil yang menolak dipermainkan.
Kini, hampir dua dekade berlalu, gema orasi itu masih terasa di ingatan banyak orang:
“Uang rakyat bukan untuk dirampok. Hukum bukan untuk diperdagangkan.”
Gerakan Sosial di Situbondo, Sejarah Korupsi Daerah di Jawa Timur.
(Tim Surya Kanta)
