Jakarta – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama, suara kegelisahan dari internal jam’iyah mengemuka dengan intensitas yang kian sulit diabaikan. Salah satunya datang dari Khalilur R Abdullah Sahlawiy, yang secara terbuka mengartikulasikan keresahan sebagian kalangan nahdliyin terhadap arah strategis organisasi ke depan.
Dalam pandangannya, muktamar kali ini tidak lagi dapat diposisikan sebagai agenda rutin lima tahunan semata, melainkan sebagai titik balik historis yang akan menentukan apakah NU tetap kokoh sebagai otoritas keulamaan, atau justru semakin larut dalam orbit politik praktis.
“NU didirikan oleh para ulama dengan fondasi ilmu dan akhlak. Ia bukan instrumen kekuasaan,” tegasnya, menandai garis demarkasi antara tradisi keilmuan dan kepentingan politik yang menurutnya kian kabur.
Erosi Batas: Ketika Agama dan Politik Bertumpang Tindih
Gus Lilur menyoroti kemunculan sejumlah figur seperti Nusron Wahid dan Saifullah Yusuf dalam dinamika internal NU sebagai indikator menguatnya penetrasi kepentingan politik ke dalam ruang organisasi keagamaan. Ia juga menyinggung kepemimpinan Yahya Cholil Staquf sebagai bagian dari dinamika yang, menurutnya, layak dievaluasi secara terbuka dan objektif.
Baginya, persoalan ini melampaui dimensi personal. Yang dipertaruhkan adalah marwah kelembagaan dan legitimasi moral NU di hadapan umat.
“Jika NU terus dijadikan panggung politik, maka yang terkikis bukan hanya independensi, tetapi juga kepercayaan publik,” ujarnya dengan nada serius.
Fenomena “Gus Nanggung” dan Krisis Kaderisasi Substantif
Dalam kritik yang lebih tajam, ia mengangkat fenomena yang ia istilahkan sebagai “gus-gus nanggung” figur yang, alih-alih memperdalam tradisi keilmuan pesantren, justru memanfaatkan simbol kultural NU untuk legitimasi personal dan akses kekuasaan.
Fenomena ini, menurutnya, berkelindan dengan melemahnya orientasi kaderisasi berbasis ilmu. Tradisi besar seperti pesantren dan bahtsul masail yang selama ini menjadi jantung epistemologis NU dinilai mulai tersisih oleh logika jejaring kekuasaan.
“Kita memiliki warisan intelektual yang kuat, tetapi yang tampil ke permukaan justru mereka yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, bukan yang paling dalam ilmunya,” kritiknya.
Paradoks Kelimpahan Tokoh, Minim Regenerasi Berbasis Meritokrasi
Ironisnya, di tengah kritik tersebut, Gus Lilur menegaskan bahwa NU tidak mengalami krisis figur. Ia menyebut sejumlah nama dengan kredibilitas keulamaan dan intelektualitas yang kuat, seperti Nasaruddin Umar, Said Aqil Siradj, Abdus Salam Shohib, Yusuf Chudlory, Zulfa Mustofa, hingga Bahauddin Nursalim.
Namun, kelimpahan tersebut belum sepenuhnya terartikulasikan dalam mekanisme pemilihan yang berbasis meritokrasi keulamaan. Ia mengindikasikan adanya bias struktural yang membuat figur dengan kedekatan politik lebih mudah mengemuka dibanding mereka yang kuat dalam otoritas keilmuan.
“NU kaya tokoh, tetapi jangan sampai yang tampil hanya mereka yang memiliki akses politik,” ujarnya.
Muktamar sebagai Arena Pemurnian atau Konsolidasi Kekuasaan
Dalam kerangka itu, Gus Lilur memosisikan muktamar sebagai arena pemurnian sebuah momentum untuk mengembalikan NU ke khittah keulamaan yang berakar pada ilmu, akhlak, dan independensi.
Ia menyerukan keberanian moral para peserta muktamar untuk keluar dari pragmatisme elektoral dan memilih kepemimpinan yang benar-benar merepresentasikan tradisi keilmuan pesantren.
“NU bukan batu loncatan politik. Jika ingin berpolitik, tempatnya adalah partai, bukan organisasi ulama,” tegasnya.
Menjaga Jarak dari Kekuasaan: Syarat Mutlak Otoritas Moral
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa kekuatan utama NU selama ini justru terletak pada kemampuannya menjaga jarak kritis dari kekuasaan. Posisi ini memungkinkan NU berfungsi sebagai penyejuk, penuntun moral, sekaligus penyeimbang dalam kehidupan berbangsa.
Ketika jarak itu hilang, maka yang terancam bukan hanya independensi organisasi, tetapi juga fungsi historisnya sebagai penjaga etika publik.
“NU harus berdiri di atas semua golongan. Itu prinsip yang tidak boleh ditawar,” katanya.
Reorientasi Strategis: Kembali ke Ekosistem Ilmu
Sebagai penutup, Gus Lilur menekankan urgensi reorientasi NU ke arah penguatan ekosistem intelektual mulai dari revitalisasi pesantren, penguatan bahtsul masail, hingga pengembangan pemikiran Islam yang kontekstual.
Baginya, supremasi ilmu adalah satu-satunya jalan untuk menjaga wibawa NU di tengah dinamika zaman.
“Jika NU kuat dalam ilmu, penghormatan akan datang dengan sendirinya. Tetapi jika larut dalam politik, ia berisiko menjadi alat,” pungkasnya.
Ujian Sejarah di Depan Mata
Muktamar kali ini, pada akhirnya, tidak sekadar memilih pemimpin. Ia adalah ujian sejarah: apakah Nahdlatul Ulama akan kembali meneguhkan dirinya sebagai otoritas keulamaan yang independen, atau justru kian terjerat dalam pusaran kekuasaan yang pragmatis.
Pilihan itu kini berada di tangan para kiai dan ulama penjaga terakhir marwah jam’iyah.
