Situbondo – Komitmen menjaga independensi dan integritas kembali ditegaskan oleh GP Sakera (Gerakan Perlawanan Situbondo Anti Korupsi, Edukasi, Resistensi, dan Advokasi) bersama LBH GKS BASRA. Dalam pernyataan terbarunya, Herman Watu Lungguh yang menjabat sebagai Pengawas GP Sakera sekaligus Penasehat LBH GKS BASRA, menegaskan sikap tegas: tidak akan bermain-main dengan dana APBD maupun APBN, serta tidak akan menjadikan lembaga sebagai alat mencari keuntungan pribadi atau kelompok.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika organisasi, melainkan peneguhan garis perjuangan yang selama ini dibangun. GP Sakera dan LBH GKS BASRA menempatkan diri sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang berdiri di atas fondasi moral yang kokoh, bebas dari konflik kepentingan, serta steril dari praktik-praktik transaksional yang berpotensi mencederai kepercayaan publik.
Integritas Bukan Komoditas
Herman Watu Lungguh menegaskan bahwa marwah lembaga adalah harga mati. Dalam lanskap sosial-politik daerah yang dinamis, godaan terhadap independensi sering kali hadir dalam berbagai bentuk: akses terhadap anggaran, kedekatan dengan kekuasaan, relasi pragmatis dengan pemangku kepentingan, hingga tawaran kompromi demi kepentingan sesaat. Namun bagi GP Sakera dan LBH GKS BASRA, integritas bukan komoditas yang dapat ditukar dengan fasilitas, posisi, atau kemudahan tertentu.
“Kami tidak akan menjadikan lembaga ini sebagai ruang mencari keuntungan. Dana publik adalah amanah rakyat. Jika ada yang tidak benar, akan kami laporkan. Tidak ada kompromi,” tegas Herman Watu Lungguh.
Sikap tersebut menegaskan bahwa pengawasan publik harus dijalankan dengan keberanian moral. Dana APBD maupun APBN adalah uang rakyat yang penggunaannya harus transparan dan akuntabel. Ketika ada indikasi penyimpangan, organisasi masyarakat sipil memiliki tanggung jawab etik untuk bersuara dan bertindak sesuai koridor hukum. Dalam konteks inilah GP Sakera dan LBH GKS BASRA memosisikan diri: bukan sebagai bagian dari lingkaran kekuasaan, tetapi sebagai mitra kritis yang konstruktif.
Sinergi Moral dan Legalitas
Sebagai Pengawas GP Sakera, Herman Watu Lungguh memastikan gerakan tetap berada pada rel ideologisnya anti korupsi, edukatif, resisten terhadap penyimpangan, dan konsisten dalam advokasi. Peran pengawasan internal menjadi penting agar organisasi tidak melenceng dari visi awalnya sebagai gerakan perlawanan terhadap praktik korupsi dan ketidakadilan.
Di sisi lain, dalam kapasitasnya sebagai Penasehat LBH GKS BASRA, Herman Watu Lungguh memperkuat pijakan hukum dalam setiap langkah advokasi. LBH GKS BASRA hadir sebagai instrumen legal yang memastikan bahwa setiap laporan, kajian, dan tindakan memiliki dasar hukum yang jelas serta mengikuti prosedur perundang-undangan yang berlaku.
Sinergi antara GP Sakera dan LBH GKS BASRA menciptakan keseimbangan yang strategis. Di satu sisi, GP Sakera membangun kesadaran publik melalui edukasi, pengawasan berbasis data, serta penyampaian aspirasi masyarakat. Di sisi lain, LBH GKS BASRA memastikan bahwa proses advokasi berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Kombinasi moralitas dan legalitas inilah yang menjadi kekuatan utama gerakan.
Tegak Lurus Tanpa Intervensi
Salah satu penegasan penting dalam pernyataan tersebut adalah keputusan untuk tidak menggunakan dana APBD maupun APBN dalam aktivitas organisasi. Pilihan ini merupakan langkah sadar untuk menjaga kebebasan bersuara dan menghindari potensi konflik kepentingan.
Dalam realitas praktik di lapangan, tidak sedikit organisasi yang kemudian kehilangan daya kritisnya karena ketergantungan pada sumber pendanaan pemerintah. Ketika kritik berpotensi mengganggu relasi atau akses terhadap anggaran, sikap independen menjadi rentan goyah. GP Sakera dan LBH GKS BASRA berusaha memutus potensi kerentanan tersebut sejak awal.
Dengan tidak bergantung pada dana publik, ruang kritik tetap terjaga. Objektivitas dapat dipertahankan tanpa beban relasi transaksional. Setiap temuan atau laporan disampaikan bukan karena motif politik, melainkan karena komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas.
Sikap tegak lurus ini juga menjadi pesan terbuka bahwa keberanian moral harus didukung oleh kemandirian struktural. Tanpa intervensi kepentingan, suara organisasi tetap jernih dan konsisten dalam membela kepentingan masyarakat.
Pesan Moral bagi Publik
Komitmen GP Sakera dan LBH GKS BASRA tidak hanya berdampak pada internal organisasi, tetapi juga menjadi refleksi bagi masyarakat sipil di Situbondo. Kekuatan lembaga bukan terletak pada kedekatan dengan kekuasaan, melainkan pada konsistensi nilai dan keberanian menjaga prinsip.
Pengawasan publik yang sehat membutuhkan aktor-aktor yang berani berkata benar, bahkan ketika posisi tersebut tidak populer atau berisiko. Dalam konteks ini, pernyataan Herman Watu Lungguh menjadi pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi dan penyimpangan tidak cukup dengan slogan, tetapi harus diwujudkan dalam sikap operasional yang nyata.
GP Sakera dan LBH GKS BASRA menegaskan bahwa setiap indikasi penyimpangan akan disikapi sesuai koridor hukum. Tidak ada perlindungan terhadap pelanggaran, tidak ada toleransi terhadap suap, dan tidak ada ruang bagi praktik yang mencederai kepercayaan rakyat. Prinsip ini menjadi fondasi etis yang terus dijaga agar gerakan tetap bersih dan profesional.
Menjaga Kehormatan Gerakan
Pada akhirnya, perjuangan ini bukan hanya tentang eksistensi organisasi, tetapi tentang menjaga kehormatan gerakan. Integritas adalah modal utama yang tidak bisa digantikan oleh sumber daya apa pun. Ketika integritas runtuh, maka kepercayaan publik pun ikut hilang.
Dengan garis tegas tersebut, GP Sakera dan LBH GKS BASRA memastikan bahwa marwah lembaga tetap berdiri kokoh: independen, bermartabat, dan berpihak sepenuhnya pada kepentingan publik. Tegak lurus dalam sikap, bersih dalam niat, serta profesional dalam tindakan menjadi prinsip yang terus dipegang.
Komitmen ini diharapkan menjadi energi kolektif bagi masyarakat Situbondo untuk bersama-sama mengawal pembangunan yang transparan dan berkeadilan. Sebab pada akhirnya, pembangunan yang baik bukan hanya soal fisik dan anggaran, melainkan tentang tata kelola yang bersih dan kepercayaan yang terjaga.
