JAKARTA – Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang akan digelar pada 2026 diperkirakan tidak hanya menjadi arena pergantian kepemimpinan organisasi terbesar di Indonesia, tetapi juga momentum penting untuk menentukan arah perjalanan NU dalam menghadapi perubahan zaman yang semakin kompleks.
Di tengah berbagai spekulasi mengenai figur yang akan memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) lima tahun mendatang, muncul sebuah gagasan yang menarik perhatian. Netra Bakti Indonesia (NBI) menawarkan formulasi kepemimpinan yang berupaya mempertemukan dua kekuatan utama NU yang selama ini menjadi fondasi organisasi: otoritas keulamaan dan regenerasi intelektual.
Bagi NBI, masa depan NU tidak cukup hanya ditopang oleh kekuatan tradisi. Di saat yang sama, organisasi juga dituntut mampu membaca perubahan sosial, perkembangan teknologi, dinamika ekonomi global, hingga pola komunikasi generasi muda yang terus berubah.
Ketua Umum NBI, Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur, menilai bahwa tantangan yang dihadapi NU pada dekade mendatang akan jauh lebih kompleks dibandingkan periode-periode sebelumnya.
“NU membutuhkan perpaduan antara kedalaman ilmu para kiai dan energi pembaruan dari kalangan intelektual muda. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipadukan agar NU tetap menjadi penuntun umat sekaligus relevan menghadapi perubahan global,” ujar Gus Lilur dalam keterangannya, Kamis (18/6/2026).
Formula Kepemimpinan Berbasis Keseimbangan
Dalam usulan yang disampaikan NBI, posisi Rais Aam PBNU diusulkan diemban oleh Prof. Dr. KHR. Said Aqil Siradj. Sementara posisi Wakil Rais Aam dipercayakan kepada KH Afifuddin Muhajir dan KH Marzuki Mustamar. Adapun jabatan Katib Aam diusulkan untuk KH Abdus Salam Shohib.
Pada jajaran Tanfidziyah, NBI mengusulkan Prof. Dr. KH. Nazaruddin Umar sebagai Ketua Umum PBNU. Ia didampingi Nusron Wahid dan Alissa Wahid sebagai Wakil Ketua Umum. Sedangkan posisi Sekretaris Jenderal diusulkan dijabat KH Yusuf Chudlori dan Bendahara Umum dipercayakan kepada KH Imam Jazuli.
Menurut Gus Lilur, komposisi tersebut disusun dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kapasitas keilmuan, pengalaman organisasi, kemampuan manajerial, serta kecakapan membaca perubahan sosial yang berkembang di tingkat nasional maupun global.
NBI berpandangan bahwa NU membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya memiliki legitimasi keagamaan yang kuat, tetapi juga mampu membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat modern, termasuk generasi muda, kalangan profesional, akademisi, dan komunitas digital yang kini menjadi bagian penting dari lanskap sosial Indonesia.
Tantangan Baru NU
Sebagai organisasi yang telah berdiri lebih dari satu abad, NU selama ini dikenal sebagai salah satu pilar utama kehidupan keagamaan, sosial, dan kebangsaan Indonesia. Namun memasuki era transformasi digital dan persaingan global yang semakin dinamis, tantangan yang dihadapi juga mengalami perubahan signifikan.
Persoalan keumatan tidak lagi terbatas pada isu-isu keagamaan konvensional. NU kini dihadapkan pada berbagai persoalan baru, mulai dari disrupsi teknologi, penguatan ekonomi umat, perubahan budaya digital, hingga kebutuhan menghadirkan narasi Islam moderat dalam percaturan global.
Dalam konteks tersebut, NBI menilai kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 memerlukan kombinasi antara kearifan ulama yang berakar kuat pada tradisi pesantren dan perspektif intelektual yang mampu merespons perubahan zaman secara adaptif.
“NU tidak cukup hanya menjaga tradisi. NU juga harus mampu memimpin transformasi. Karena itu diperlukan kepemimpinan yang menggabungkan kearifan ulama dengan perspektif intelektual yang adaptif terhadap perkembangan zaman,” kata Gus Lilur.
Momentum Menentukan Arah Lima Tahun Mendatang
Bagi NBI, Muktamar NU 2026 bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan momentum strategis yang akan menentukan arah organisasi untuk lima tahun ke depan.
Karena itu, perdebatan mengenai figur dan komposisi kepemimpinan seharusnya tidak berhenti pada aspek personal semata, melainkan juga menyentuh gagasan besar mengenai bagaimana NU dapat terus menjaga perannya sebagai kekuatan moral, sosial, pendidikan, dan kebangsaan di tengah perubahan dunia yang berlangsung cepat.
“Yang paling penting bukan siapa yang menang. Yang lebih penting adalah bagaimana NU tetap menjadi rumah besar umat Islam yang mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan bangsa,” tegasnya.
Usulan yang disampaikan NBI tersebut merupakan bagian dari kontribusi pemikiran menjelang Muktamar NU 2026. Adapun keputusan mengenai kepengurusan PBNU tetap berada di tangan para peserta muktamar sesuai mekanisme organisasi yang berlaku.
Di tengah menghangatnya diskursus mengenai masa depan kepemimpinan NU, gagasan yang ditawarkan NBI setidaknya memperlihatkan satu hal penting: kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara otoritas keulamaan, kapasitas organisasi, dan regenerasi intelektual agar NU tetap menjadi kekuatan yang relevan dalam mengawal perjalanan bangsa pada era baru Indonesia.
